Prabowo Ikut Dewan Perdamaian Gaza, Menuai Kontroversi
Presiden Prabowo Subianto resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP), badan internasional baru di bawah pimpinan Donald Trump. Kabar ini dipastikan oleh Sugiono selaku Menteri Luar Negeri (Menlu) dalam keterangan terkini pada Jumat (23/1).
Dewan Perdamaian Gaza disebut-sebut hadir untuk mengawal stabilisasi dan rehabilitasi kawasan Gaza setelah bertahun-tahun digempur oleh pasukan militer Israel. Bergabungnya Indonesia ke dalam dewan ini menjadi wujud komitmen pemerintah untuk mendorong perdamaian Palestina.
"Penandatanganan Charter dari Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang merupakan bagian dari proses yang selama ini sudah kita lakukan dalam rangka menyelesaikan konflik, mencapai perdamaian dan menyelesaikan konflik serta rehabilitasi pascakonflik di Palestina, Gaza pada khususnya,” kata Menlu Sugiono.
Selebihnya, Menlu menyatakan bahwa pembentukan Dewan Perdamaian Gaza lahir dari tekad bersama untuk melibatkan komunitas internasional secara lebih konkret guna mencapai perdamaian yang bersifat permanen di Gaza. Pertemuan-pertemuan ini berujung pada momentum penandatanganan piagam Board of Peace di Sharm El Sheikh, Mesir.
Menlu Sugiono menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk ikut Dewan Perdamaian Gaza setelah mempertimbangkan berbagai aspek strategis. Mereka telah konsultasi intensif dengan negara-negara yang tergabung dalam Group of New York.
Negara-negara lain yang telah sepakat ikut dewan antara lain Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Yordania, Turkiye, Pakistan, dan Mesir. Negara-negara ini diharapkan dapat mengawal kemerdekaan Palestina dan terwujudnya solusi dua negara.
Di lain sisi, masyarakat justru menyorot absennya nama Palestina dalam daftar negara tersebut. Justru, nama Benjamin Netanyahu lah yang disebut-sebut telah ikut terlibat di dalam dewan tersebut bersama Donald Trump.
Menurut beberapa analis, keputusan Netanyahu untuk ikut dewan ini merupakan strategi terencana Israel untuk mengulur waktu terjadinya perdamaian di Palestina. Ia bahkan disebut sebagai “strategis zionis jangka panjang” yang tidak keberatan menunggu lama sampai Palestina berada di bawah penguasaan zionis.
Beberapa sumber menyatakan bahwa Netanyahu tidak memiliki kekuasan penuh dalam dewan ini dan masih harus berunding untuk banyak kepentingan bersama Trump. Walau begitu, adanya nama Prabowo dan Indonesia di dalam satu organisasi bersama Netanyahu telah menciptakan kesan “red flag” di mata banyak pendukung Palestina.
Baca juga: Donald Trump Bersikeras Ingin Rebut Greenland dari Denmark.
